Meneladani Komitmen Negara Lain dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Penduduk

Membaca berita yang ada di VOA pada tanggal 27 Juli 2012 yang berjudul "Raja Thailand Ubah Protokol Untuk Kurangi Macet" bagi saya adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri sang pemimpin. Bagaimana tidak, masyarakat Thailand yang kesal dan menuduh konvoi atau arak-arakan setiap anggota kerajaan lewat merupakan penyebab utama kemacetan. Kritik yang dilayangkan masyarakat Thailand tersebut rupanya sangat mengena dan jadi pertimbangan Raja Thailand untuk mengubah protokol yang ia anggap kuno. Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej tidak ingin setiap terjadi kemacetan parah di jalan masyarakat selalu berpikir bahwa ada anggota keluarga kerajaan yang lewat. Ia berusaha meyakinkan masyarakat Thailand bahwa keluarga kerajaan sama sekali tidak berniat untuk mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.

Berita mengenai Raja Thailand yang mengubah protokol demi kelancaran lalu lintas tertinggal di benak saya. Saya kira Raja Thailand Bhumibol Adulyadej menerapkan budaya malu, yakni malu pada dirinya sendiri karena masyarakat Thailand berprasangka ia dan keluarga kerajaan merupakan biang keladi kemacetan yang sering terjadi apabila ada anggota keluarga kerajaan sedang lewat di jalan. Demi membersihkan namanya dan keluarga kerajaan agar tidak dicap buruk, ia pun membuat kebijakan mengubah protokol.

Suatu sikap yang saya rasa sangat perlu diterapkan di Indonesia, sayangnya pemerintah masih terkesan menutup mata mengenai permasalahan kemacetan di beberapa kota besar di Indonesia. Pemerintah selalu mengklaim masih terus berusaha mengatasi kemacetan namun sampai sekarang belum membuahkan hasil. Yang ada justru kemacetan semakin sering terjadi dan membuat kerugian yang tidak sedikit. Bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia apabila terjebak dalam kemacetan.

Langkah positif pemerintah negara lain dalam mengatasi kemacetan ada pada pemerintah Inggris yang  meluncurkan program sepeda seperti yang diberitakan VOA dalam "Atasi Kemacetan, London Luncurkan Program Sepeda" disini terlihat komitmen serius pemerintah Inggris dalam mengurangi volume kendaraan bermotor di jalan sekaligus program go green yang ramah lingkungan. Diharapkan dengan program sepeda tersebut masyarakat Inggris dalam bepergian akan lebih memilih menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor yang bisa menimbulkan pencemaran udara. Sungguh suatu langkah yang patut diapresiasi.

Pemerintah Korea Selatan juga memiliki terobosan dalam mengatasi kemacetan, dalam berita VOA yang berjudul "Korsel Resmikan Kota Baru Sebagai Solusi Atasi Kemacetan Lalu Lintas Seoul". Kota baru yang bernama Sejong tersebut terletak 120 Km sebelah selatan Seoul dan berpenduduk sekitar 120 ribu orang. Pemerintah Korea Selatan berencana memindahkan 16 kementerian dan 20 badan lain ke Sejong untuk memeratakan persebaran penduduk agar tiddak bertumpuk di Seoul saja. Sekali lagi menurut saya ini merupakan langkah yang bagus sekali dalam usaha memeratakan pembangunan dan persebaran penduduk sekaligus mengatasi kemacetan. Indonesia bisa mereplikasi terobosan brilian dari pemerintah Korea Selatan yang Meresmikan kota Baru bernama Sejong ini.

Dahulu bangsa Indonesia sempat diributkan dengan berita mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Opsi ini berkembang melihat Jakarta sudah sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai Ibukota Negara Indonesia karena kemacetan parah yang setiap hari terjadi dan daya tampung kota Jakarta terhadap arus urbanisasi sudah tidak mencukupi lagi. Jakarta tidak ubahnya sebuah kota yang penuh sesak dan macet dengan tingkat kriminalitas tinggi yang ada di dalamnya. 

Namun wacana tetap wacana, pemindahan Ibukota tetap tidak terlaksana hingga kini, sesungguhnya ini merupakan sebuah gagasan yang masuk akal untuk dilaksanakan karena tingkat kejahatan, kepadatan penduduk hingga kemacetan di Jakarta sudah sangat parah. Semoga para pemimpin negeri ini bisa meninggalkan ego masing-masing dan mulai memikirkan terobosan yang bisa mengurangi jumlah kemacetan yang kian hari kian bertambah banyak tidak hanya di kota-kota besar saja namun juga di daerah lain yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah Indonesia bisa meneladani keseriusan komitmen pemerintah negara lain seperti yang disebutkan diatas dalam rangka mengatasi kepadatan penduduk dan kemacetan. Belum terlambat untuk berbenah, harapan masih ada, sekarang tergantung kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri untuk memantapkan hati dan pikiran mewujudkan Indonesia seperti yang kita idam-idamkan selama ini.